Jurnal Wacana Nomor 33 | Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan
Daftar Isi:
Pengantar | Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan | Mia Siscawati | h.3-24
Kajian | Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya | Noer Fauzi Rachman | h.25-50
Kajian | Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 | Maria Rita Roewiastoeti | h.51-61
Kajian | Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal | Laksmi A. Savitri | h. 63-102
Kasus | Kriteria Masyarakat Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur | R. Yando Zakaria | h.103-141
Kasus | Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau | Yance Arizona | h.143-165
Kasus | Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat | Mia Siscawati | h.167-206
Kasus | Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat | Albertus Hadi Pramono | h.207-242
Jurnal Wacana Nomor 33 | Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan
Daftar Isi:
Pengantar | Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan | Mia Siscawati | h.3-24
Kajian | Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya | Noer Fauzi Rachman | h.25-50
Kajian | Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 | Maria Rita Roewiastoeti | h.51-61
Kajian | Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal | Laksmi A. Savitri | h. 63-102
Kasus | Kriteria Masyarakat Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur | R. Yando Zakaria | h.103-141
Kasus | Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau | Yance Arizona | h.143-165
Kasus | Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat | Mia Siscawati | h.167-206
Kasus | Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat | Albertus Hadi Pramono | h.207-242